Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

C. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,menyimpan,menyetorkan,menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan. PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pejabat pada pada unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. 16. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Dengan demikian Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus melakukan penyesuaian tugas dan. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD. 4. Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian artinya LKPD tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) pada angka: 19. memiliki. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); 6. Kepala SKPKD selaku PPKD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Bendahara pengeluaran ditetapkan oleh kepala daerah berdasarkan usul dari pejabat pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada satuan kerja perangkat daerah. 1. Setelah RAPBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD,. berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, clan manatausahakan, menyetorkan, menyimpan, mempertanggungjawabkan uang. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan. penunjukan pejabat penatausahaan keuangan (ppk) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) pada dinas perikanan kabupaten banyuwangi tahun anggaran 2023: pdf. 2. ” Istilah PPTK juga17. (3) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) 6. 900/316/BAKD. Rendra Topan Keuangan Leave a comment. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 01. Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. T. B. F. WebSehingga pada masa penyusunan LK SKPD yakni bulan Januari N+1, Tim Penyusun LK SKPD tidak menjadi kelabakan dan terburu-buru karena mengejar waktu. Keuangan yang berhubungan dengan angka membutuhkan orang yang mampu berpikir logis dan mengesampingkan emosi agar mampu membuat keputusan yang rasional. 1. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terpenuhi apabila: a. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang. 16. A. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan. Sekali lagi kita. Menyusun perencanaan pengadaan; melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK; Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Gaji dan tunjangan PNS. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 15 Tahun 2018, persyaratan untuk ditetapkan. Pak, saya mau tanya apakah Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) bisa. 2 Gubernur/Bupati/Walikota Selaku Kepala Pemerintahan. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) merupakan SDM yang sangat wajib untuk memahami SAP berbasis akrual. Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan menjadi tanggung jawab para Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. 8, didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. 25. 1 Urgensi SPIP 17 2. Pejabat Lain dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan. Bab 2 menjelaskan tentang Asas dan Tujuan sedangkan Bab 3 memuat Persyaratan dan Penetapan. Pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. penatausahaan keuangan daerah terjadi karena perubahan peraturan dan perundang-undangan yang harus dipedomani dalam penatausahaan keuangan daerah. PPK yang pertama adalah Pejabat Pembuat Komitmen (disingkat PPK) yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD. Berdasarkan SPD (Surat Penyedian Dana) yang. 8. WebSumber anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang dilakukan berdasarkan Perpres No. SPM Gaji Induk harus sudah diterima di DPPK Bidang Perbendaharaan palingWebditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD); 3) . Membuat SPM g. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang atau pejabat yang diberi kewenangan. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. (3) Dokumen sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. 07/2018 tentang Perubahan Ketiga PMK 50/PMK. 5. 1. Tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. . Pelatihan diikuti sebanyak dua angkatan dengan total jumlah peserta 60 orang, terdiri dari PPK SKPD, Kasubbag. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 8. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penatausahaan keuangan SKPD. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN. 23. 1. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. fungsi SKPD. Daftar Isi. bahwa untuk menyesuaikan. Pihak Terkait Pihak yang terkait dalam sistem akuntasi piutang adalah Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. " PPK-SKPD mempunyai tugas: a) meneliti. 18. Selasa – Rabu : 24 – 25 Oktober 2023. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) didefinisikan pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pasal 1 ayat 16 sebagai pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau. 31. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD d. Jadi, apabila SK Pengangkatan KPA hanya sekedar mengangkat KPA saja, tanpa berisi pelimpahan wewenang, maka KPA tersebut hanya menjadi pejabat tanpa makna dan tanpa kewenangan apa-apa. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka melaksanakan wewnang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penetausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Oleh karena itu dengan adanya pelimpahan UP dari SKPD ke Sub unit SKPD diperlukan dokumen pendukung penatausahaan keuangan daerahnya. SP2D ini spesifik, dengan maksud satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM. Mengonsep surat-surat yang berkenaan administarsi Kegiatan keuangan dan mengelola tata usaha keuangan dinas 3. E. a. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat. Dari sekian banyak tugas PA/KPA dalam pengelolaan keuangan daerah,. NOMOR 162/PMK. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara 8, didelegasikan oleh Kepala Daerah kepada Kepala SKPD. informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2023 melalui portal Kementerian Keuangan. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut : Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti bukti yang terkait. 000. Sub Sistem Penerbitan SPM-GU a. SSP disertai faktur pajak PPN dan PPh 48 d. 9. 000. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD} yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD; 2. f. (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait; b. Bidang. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Kuasa Pengguna Anggaran pada. Syarat pertama untuk menjadi PPK SKPD adalah memiliki kualifikasi pendidikan minimal sarjana (S1) dari jurusan ekonomi, akuntansi, manajemen, atau. Mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN,. see full pdf download pdf. Uraian pada Bukti Pengeluaran Kas dituliskan nomor SPK, tanggal SPK, Nomor Addendum dan tanggal addendum (apabila ada) serta termin pembayaran. Sekretariat Daerah Kota Pariaman seharusnya menjadi percontohan bagi SKPD lain, termasuk dalam hal perencanaan kas. 10. d. serta pelaksanaan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sesuai dengan ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 11. 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya; j. SKPD merupakan singkatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas dalam mengelola keuangan daerah. 000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). 2, Mei 2015 - 32 PENGARUH PEMAHAMAN SISTEM AKUNTANSINomenklatur PPTK muncul di PP Nomor 12 Tahun 2019 dengan definisi sebagai pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal 1 angka 74 PP Nomor 12 Tahun 2019). Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK SKPD). Bendahara Pengeluaran; i. Pengelolaan Keuangan Daerah, istilah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. PERMASALAHAN Kedudukan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengadaan barang/jasa di daerah ternyata masih menjadi persoalan besar dan pelik di kalangan aparatur daerah. 7. Kegiatan ini diselenggarakan secara swadana yang dibebankan ke masing-masing peserta/SKPD dengan Biaya Kegiatan Rp. Materi Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Kepala SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah sebagai anggota. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan merinci mengenai istilah/kata pejabat penatausahaan keuangan SKPD, disarankan untuk merujuk pada sumber-sumber terpercaya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), serta Google Scholar untuk literatur akademis yang memiliki kredibilitas tinggi. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. 500. PENDAHULUAN Keuangan. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan. 2) Bendahara Pengeluaran SKPD 3) Bendahara Penerimaan SKPD 4) Bendahara Barang 5) SKPD terkait Keuangan dan Barang Daerah Eksternal : Wewenang Hubungan Kerja Tolok Ukur Keberhasilan---SKPD/Unit Kerja Fungsi Utama Jabatan Melaksanakan fungsi verifikasi dan pelaporan keuangan SKPD/Unit Kerja yang memiliki pertanggungjawaban anggaran sendiri. 07/2018 tentang Pengelolaan TKDD. Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. LKPD setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Bendahara Penerimaan Pembantu, mempunyai tugas sebagai berikut : Melakukan penatausahaan penerimaan berdasarkan dokumen SKP (Surat Ketetapan Pajak) Daerah, SKR (Surat Ketetapan. Bendahara membuat laporan bulanan atau akhir tahun. Sebagai pengelola keuangan SKPD, PPK memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan mengelola keuangan negara. 2 Pejabat Perbendaharaan Negara. (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi No. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan15. 25. dalam ketentuan perundangundangan; dan c. Seseorang dapat menerima honorarium secara bersamaan di sisi pengelolaan keuangan dan pengadaan barang & jasa sesuai dengan ketentuan masing-masing yang ditetapkan dalam Perpres No 33 Tahun 2020. 6 pendidikan pada Program Studi. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 29 4. 3. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. 3. Pasal 1: Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan. 10. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya. 02. Galih Gumelar - Dalam pengelolaan keuangan daerah terdapat dua macam jabatan yang secara resmi menggunakan singkatan yang sama yaitu “PPK”. Pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/ pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Menurut Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut : "Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. 8. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yangTATA CARA. Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaskana Teknis Kegiatan, Bendahara dan Pembantu Bendahara, Penyimpan Barang, Pengurus Barang pada Badan dan SKPKD. 17. BPKD Kota Lhokseumawe Memberikan Pembinaan dalam Penatausahaan Keuangan hingga ke Pelaporan kepada para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Penatausahaan Barang (PPB), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan. Pejabat penatausahaan keuangan unit satuan kerja perangkat diatur dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 1 Pengguna Anggaran. BA hasil pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP bukan menjadi syarat pembayaran. oleh pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah (PPK-SKPD), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran serta bendahara pengeluaran pembantu jika diperlukan. Materi Bimtek Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD Kepada Yth, Gubernur, Bupati, Walikota Se-Indonesia Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Sekretariat DPRD Prov/Kab/Kota Se- Indonesia (Dimohon Hadir. Satuan kerja adalah unit organisasi lini Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. h Pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. 2. 4. 3. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK. RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD PEDUM APBD o/ MDN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja •Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD •Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan. Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. (4). PPK SKPD mempunyai tugas untuk: 1) mencatat. PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Apabila yang dimaksud sebagai PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen, kami tidak melihat ada peraturan yang melarang rangkap jabatan PPK dengan PPTK. telah menunjuknya. 1 Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara; 1. menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD SKPD PENGGUNA ANGGARAN (PA) PENGGUNA ANGGARAN (PA) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PP 12/2019 PPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan. Penatausahaan Perbendaharaan Daerah 7 s. 15. 4. 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), dan Bendahara Penerimaan, serta Bendahara Penerimaan Pembantu, jika diperlukan.