hukum otonomi daerah. Cinta Raja, Kec. hukum otonomi daerah

Studi ini untuk menjelaskan otonomi daerah dan hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah dalam bidang keuangan, yang mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. c. Inti dari otonomi daerah dalam sistem negara di Indonesia adalah kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan dan kepentingan masyarakat mereka sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3 setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. 1. Perubahan dilatarbelakangi oleh kehendak untuk menampung semangat otonomi daerah dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat daerah. Jadi “autonomy” adalah mengatur diri sendiri. Tahun 2004, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku. otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap. Sail, Pekanbaru, Riau, Kode Pos 28127. Adanya otonomi daerah ini sendiri tidak terlepas dari hukum-hukum yang mendasarinya. “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah . otonom. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah: 1) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah 1 . berkenaan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, pada tahun 2004 telah diterbitkan dua peraturan penting, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Asas Kepastian Hukum. Asri Harahap, 2000, Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah; Pengalaman Masa Lalu dan Idaman Masa Depan, Mandar Maju, Bandung. Menurut C. Sarundajang, Arus Bal ik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka S nar Harapan, Jakarta,ABSTRAK Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). ac. Penyelenggaraan OTODA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekargaman daerah. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pengantar Otonomi Daerah dan Desa. Undang-undang mengenai otonomi daerah yang pernah berlaku di Indonesia adalah : 1. Dasar Hukum. ac. 135 dan Tambahan Lembaran Negara No. Pd. Berdasarkan Undang-undang No 32 Tahun 2004, definisi otonomi daerah atau desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi. Dasar Hukum Otonomi Daerah. 10 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum (PSH) Hukum UII, Yogyakarta, 2001, h. Akademik, Riset dan Inovasi Tanda Tangan Tanda Tangan Prof. 7Muhammad Fauzan,. UU No. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang. co. daftar isi . Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2 . Cinta Raja, Kec. Berikut ini beberapa hal yang menjadi landasan hukum dari otonomi daerah: Undang Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen ke-2, terdiri dari: Pasal 18 Ayat 1 sampai 7, Pasal 18 A ayat 1 dan 2, serta Pasal 18 B ayat 1 dan 2. yang selanjutnyadisebut Daerah adalahkesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayahyang. Pasal 18. Referensi. Hukum Pemda Otonomi Daerah dan Implikasinya. , M. -----, Menyongsong Fajar. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama antar pemerintah daerah termasuk peningkatan. Prinsip Otonomi Daerah. 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 1 ayat 5 yang dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan. 1 landasan teori 2. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat pula perwujudan asas otonomi daerah. Studi perkembangan hukum adat melayu Jambipada era otonomi daerah dalam perspektif hukum tata negara merupakan hal baru sejauh ini. Terdapat tiga asas pengertian daerah otonom yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 dasar hukum otonomi daerah. Asas-Asas Otonomi Daerah 120 D. Pengertian Otonomi Daerah – Kata Otonomi diambil dari kata Autos (bahasa Yunani) yang artinya ‘sendiri’ dan namos yang artinya peraturan atau undang-undang. Di sisi lain, berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum hubungan penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. tambahan atas otonomi dalam bidang yang sebelumnya sudah merupakan otonomi daerah, sedang sebagian lagi merupakan hal baru, merupakan salah satu dari lima urusan yang menurut UU No. Dengan demikian otonomi bukan sekedar mekanisme pemerintahan untuk mewujudkan administrasi negara yang efektif. 2 VOL. UU ini merumuskan bahwa prinsip dasar otonomi daerah adalah otonomi riil dan seluas-luasnya. berkenaan dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah, pada tahun 2004 telah diterbitkan dua peraturan penting, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Hal ini. Otonomi Daerah di Masa Kolonial. Implikasi Otonomi Daerah di bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya dan Hukum Sebagian kalangan menilai bahwa kebijakan Otonomi Daerah di bawah UU 23 Tahun 2014 merupakan salah satu kebijakan Otonomi Daerah yang terbaik yang pernah ada di Republik ini. Sehingga otonomi daerah dimaknai sebagai hak dan kewajiban daerah untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan juga. Berdasarkan Pasal 1 Perpu No. Pembangunan Daerah Administrasi Pembangunan Administrasi Sumberdaya Alam Administrasi Perekonomian Administrasi Umum Hukum. Sebutkan dasar hukum otonomi daerah! Jawab : Nah jika kalian mendapatkan pertanyaan ini maka jawabanya sangat mudah yakni UUD 1945, UU No. Ketika kita membicarakan pengelolaan wilayah pesisir, maka pada saat yang sama satu hal yang menjadi persoalan adalah berkenaan dengan aspek hukum yang memuat perihal kebijakan, system dan dengan cara seperti apa wilayah. unsur pokok. Asas. Selain pengertian dan tujuan, berikut ini adalah dasar hukum dari otonomi daerah. 6 Amrah Muslimah, Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah, Alumni, Bandung. A. sebutkan dasar hukum otonomi daerah – Otonomi daerah merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Rusdianto Sesung, 2013,. (Dian Kurniawan/Liputan6. Negara menjamin nilai-nilai pluralisme dan perkembangan Syari’at Islam di Aceh dengan diberikannya otonomi daerah untuk merealisasikan pembangunan yang merata. Gerakan Reformasi yang gencar dan luas. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah. S . 18 uud 1945 negara kesatuan ri dibagi atas daerah – daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangaka NKRI Tap MPR No. Tinjauan Otonomi Daerah . M. Jakarta (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia Makassar Fahri Bachmid mengatakan dalam konteks NKRI otonomi daerah bermakna sebagai bentuk pembagian kekuasaan kepada daerah dengan tetap berpegang pada kaidah dan batasan kewenangan. By - admin. Otonomi Daerah dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah… Fatkhul Muin 72 keputusan pada tingkat lokal, maupun pada tahap pelaksanaan dari berbagai keputusan tersebut. , MH Dosen pada: Jurusan: Politik dan Kewarganegaraan Fakultas: Ilmu Sosial UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2015 i KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar “Otonomi Daerah” ini. 18 uud 1945, uu no. 2 Muhammad Fauzan, Peran Kelembagaan Pemerintah Desa dalam kerangka Otonomi Daerah, (Jakarta:Majalah Hukum Nasional,2014), hlm. Mengenal Otonomi Daerah: Pengertian, Tujuan, dan Landasan Hukum. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai beberapa dasar hukum sebagai berikut. Jimly Asshiddiqie, "Otonomi Daerah dan Parlemen Di Daerah," dalam akses pada 21 Februari 2016. Tempat Terbit. Dalam konteks Indonesia, dasar hukum desentralisasi di Indonesia adalah UU No. 32 Tahun 2004. b. 21Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk. Dalam pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. Pengaturan tentang kewenangan daerah memang tidak terlalu berubah terlalu signifikan jika hanya melihat dalam ketentuan Pasal 176 UU Cipta Kerja. Suatu kebijakan negara haruslah berlandaskan hukum agar pelaksanaannya sah dan sesuai dengan aturan serta tidak berbenturan dengan peraturan yang berlaku lainnya. Indonesia merupakan negara yang menerapkan otonomi daerah. BALI, KOMPAS. diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi didalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan (atau) mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam. OTONOMI DAERAH Apa itu Otonomi Daerah ? • Secara bahasa Otonomi adalah kewenangan. Implementasi kebijakan otonomi daerah menjadi fokus Pemerintah Pusat dan Daerah sejak berlakunya ng Republik Indonesia Nomor 22 TUndang-Unda ahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah adalah suatu wilayah. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 23/2014, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus. Undang-Undang. 21Syarief saleh mengartikan Otonomi daerah sebagai hak untuk. Tahun 2004, peraturan tersebut dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), pengertian otonomi daerah adalah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, kekuasaan, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur sendiri urusan. Di bawah ini merupakan dasar hukum dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia: Pada awalnya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ketika sedang mengenyam pendidikan di bangku sekolah, tentu kita tak asing mendengar istilah. Alumni, Bandung, 2008. merupakan hukum adinistrasi luar biasa atau hukum administrasi khusus. J. Dr. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 158 Yogyakarta ni’matul. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna. Latar Belakang Masalah Indonesia. 1. 2, No. 4 Busrizalti, Hukum Pemda (Otonomi Daerah Dan Implikasinya), Total Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 2 penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan otonomi yang lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. sebutkan dan jelaskan prinsip prinsip otonomi daerah –. Hukum lingkungan: perspektif global dan nasional: Rajawali pers, 2019: Politik hukum lingkungan: dinamika dan refleksinya dalam produk hukum otonomi daerah: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012: Penegakan hukum lingkungan dalam perspektif holistik-ekologis: Graha Ilmu, 2015: Wewenang Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan Hidup di. Pelaksanaan otonomi daerah berdasar pada prinsip demokrasi, keadilan, pemerataan, dan keanekaragaman. Bara dalam sekam: identifikasi akar masalah dan solusi atas konflik-konflik lokal di Aceh, Maluku, Papua dan Riau. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Perbesar. undangan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang No. Definisi otonomi daerah. Benyamin. Pada hakekatnya otonomi daerah merupakan keleluasaan pemerintah daerah. Salah satu pertimbangan dibentuknya UU ini adalah Aceh merupakan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Produk Hukum Daerah merupakan produk hukum yang berbentuk peraturan. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, kedua unsur tersebut dilakukan oleh pemerintah melalui produk hukum dan konstitusi dan melembaga. Pengertian, Tujuan, Prinsip dan Dasar Hukum Otonomi Daerah. 15 Mencermati ketentuan tersebut prinsip dalam Pasal 18 ayat (2), lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan. Dalam pemberian Otonomi Khusus di Papua, ada terdapat dasar pemberian Otonomi Khusus. Ketika diundangkannya UU No. Ketetapan MPR ini menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Apabila melihat konstruksi pengaturan dalam Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam UUD NRI Tahun 1945, maka pelaksanaan otonomi daerah, termasuk di dalamnya. 15 Nurcholis Hanif, Teori dan Praktik pemerintahan dan otonomi daerah, jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007, hlm 24. 18 1 . hukum otonomi daerah dan desa oleh diastama anggita ramadhan, s. Kebijakan dan kewenangan dalam perlindungan serta pembinaan bahasa di Indonesia masih belum. A. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat; d. Fokus utama buku ini mengkaji hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam negara kesatuan, khususnya dalam hal pengawasan produk hukum daerah. uii. Menjelaskan tujuan dan prinsip otonomi daerah C. Namun tidak semua urusan di daerah dapat ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Lebih dari itu di dalam UU No. 33 Pemerintah Pusat dan dimungkinkan mudah pula masalah, memecahkan tantangan, tantangan dan kendala yang sedang dan akan dicapai oleh. 32 Tahun 2004). 2 Namun demikian, pembentukanLandasan Hukum Otonomi Daerah. 2004. "Ketentuan norma Pasal 18. 18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah. Dengan kata lain, pelaksanaan otonomi daerah yang dilakukan harus sejalan dan selaras dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi secara nasional. Hak cipta pada penulis Hak penerbitan pada penerbit Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun Tanpa izin tertulis dari pengarang dan/atau penerbit Kutipan Pasal 72 : Sanksi pelanggaran Undang-undang Hak Cipta (UU No. Dalam kesempatan ini, penulis akan menyampaikan penjelasan dari masing-masing asas tersebut. Dalam menjalankan sistem otonomi daerah, hal tersebut sudah diatur dalam perundang-undangan Negara Indonesia yaitu: Undang-undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. 18 Tahun 2001Otonomi daerah memberikan harapan cerah kepada daerah untuk lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan efektifitas pelayanan kepada masyarakat . Harus diingat bahwa kita semua berada dan tinggal di daerah otonom. 2013. 57 dan TLN No. Ada 5 poin penting dari pidato Abu Bakar ini yaitu pertama, pelantikan Abu Bakar 2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada sebuah organisasi sangat penting dalam pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah di Indonesia. hukum pemerintahan daerah berdasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 (sebelum. com - id: 48e0c7-YzgwY. HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - OTONOMI DAERAH DAN PEMERINTAH DAERAH Status. ABSTRAK Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah (bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah). 72 DAFTAR PUSTAKA Buku-buku: Amran Muslimin, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Bina Cipta, Jakarta. Dalam Encyclopaedia Britannica (2015), disebutkan otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani autos artinya sendiri dan nomos yang berarti hukum atau aturan. Tentu terdapat landasan hukum yang digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah di. 18A dan 18B) b. IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam. Kewenangan Daerah Otonom. Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Naskah Akademik Dan RUU Usulan LIPI. Desentralisasi bertujuan agar pemerintah dapat lebih meningkatkan. Hak cipta pada penulis Hak penerbitan pada penerbit Tidak boleh diproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk. 2 penyelenggaraan pemerintahan di daerah diberikan otonomi yang lebih luas dan lebih nyata kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. 49 Reviews · Cek Harga: Shopee. desentralisasi atau otonomi daerah agar sesuai dengan tujuan semula. 5/1974 (menganut. Pendahaluan. Otonomi daerah memiliki asal kata yang sama dengan daerah otonom. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. 2, Desember 20 Politik Hukum Desain Otonomi Khusus Ibu Kota Nusantara Torik Abdul Aziz Wibowo Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia e-mail: torik. Seiring dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, kebijakan tentang Pemerintahan Daerah mengalami perubahan yang cukup mendasar. 8 12 H 1999. Daerah adalah suatu wilayah. 22 Tahun 1999 (efektif Mei 2001) UU. com) Penyelenggaraan otonomi daerah sudah diatur dan disepakati dalam peraturan Undang-undang yang telah ada di Indonesia, yaitu sebagai berikut ini: 1.